_

Tim Terpadu Selesaikan Konflik Lahan Antara Koperasi BAM dengan Kelompok Tani Karya Makmur

HNCK8306-730x487
tim terpadu berhasil selesaikan konflik lahan antara koperasi BAM dan kelompok tani Karya maju

JAMBI – Konflik lahan yang berlarut larut antara koperasi dan kelompok tani di Sungai Gelam, hingga dibutuhkan berkali kali  mediasi baru terjadi kesepakatan.

Bertempat diruang rapat wakil bupati, kesepakatan tersebut ditandatangani kedua belah pihak yang berkonflik disaksikan oleh tim terpadu yang selama ini memediasi.Sengeti, 29/8/2018.

Konflik lahan tersebut  antara koperasi Bersatu Arah Maju dengan kelompok tani karya makmur dimana dari lahan hak guna usaha (HGU) yang didapatkan oleh Koperasi BAM sesuai dengan SK Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup No. 1989/KEMENHK-PSKL/ PKPS-PSKL/0/4/2018 tentang pemberian ijin pemanfaatan hutan kemasyarakatan dalam hutan terbatas di Kecamatan Sungai Gelam seluas 691 Ha Namun didalam luasan lahan tersebut ternyata oleh Kelompok tani Karya Makmur selama lebih kurang 15 tahun telah menguasai dan menanam sawit seluas 360 Ha.

Proses mediasi yang alot membuat suasana panas sehingga tim terpadu yang memediasi penyelesaian konflik agraria yang dibentuk sempat berang.

Hal ini ditunjukan oleh jajaran polres Muaro Jambi, seperti halnya yang ditunjukan Kapolsek Sungai Gelam AKP Eko Edi yang mengatakan, Kita selama ini selalu mengedepankan aspek sosial dalam penyelesaian masalah konflik lahan ini, tetapi jika semua bersikukuh pada pendiriannya, kita akan menggunakan aspek hukum.

“Kepolisian Muaro Jambi jika tidak bisa membongkar dan menegakkan hukum maka kita akan buang jauh jauh pangkat kita”, ujarnya.

Eko Budi menerangkan, Usman,  Kita akan sadap SMS, wa, telp bapak-bapak semua demi hukum, kita juga bisa bongkar Soal koperasi apakah legal atau tidak.

Camat Sungai Gelam Sobri, juga juga  menyampaikan hal serupa dan berharap agar para pihak yang bersengketa  berpikir jernih, sebelum berita acara diteken

Dan, Untuk kedua belah pihak mematuhi berita acara yang sudah di tandatangani nantinya

Akhirnya, Asnawi yang mewakili Kelompok tanj menyampaikan sudah ada kesepakatan, siap lahan dibagi dua, dimana lahan seluas 360 Ha yang disengketakan separuhnya (180Ha) diberikan kepada Pepen dalam hal ini Koperasi BAM, separuhnya menjadi hak Kelompok tani.

Namun Pepen dari Koperasi BAM menolak dan bersikukuh pada aturan Surat Keputusan yang diterimanya dari Kementrian kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Lahan secara aturan tidak bisa dibagi”, ujar Pepen

Namun akhirnya dengan berbagai upaya bersedia untuk sepakat dan menerima tawaran dari kelompok tani.

Ditambahkan oleh Kapolsek Sungai Gelam AKP Eko Budi, berdasarkan regulasi yang ada lahan konflik ini termasuk kawasan hutan kemasyarakatan, terhadap tanam tumbuh tidak boleh, ketika ijin dari Kemenhut, dan harus ditanam sesuai peruntukan.

Namun ketika  Koperasi BAM punya ijin mengelola dan di sisi lain sudah ada yang mengelola dan  menanam  sawit maka dikelola dan teknisnya silahkan diatur.

“Karena ini keterlambatan, biarlah”, Ujar Kapolsek.

Wakapolres Muaro Jambi, Kompol Lukman, mengatakan jika semua sudah sepakat kita gak usah lapor, Setelah kesepakatan kita akan turun ke bawah untuk proses pengukuran dari pihak Kehutanan tim terpadu menyaksikan proses pengukurannya.

Tambah Kompol Lukman, Secepatnya, Senin (3/9) kita sudah lakukan pengukuran, dan pembagian lahan, biar semua segera selesai.

Dihadapan wartawan, Wakapolres Muaro Jambi Kompol Lukman mengatakan, Bahwa proses media yang dilakukan tim terpadu dari unsur pemerintah dan Jajaran Polres Muaro Jambi meskipun Alot dan harus berkali kali ketemu namun berhasil mendamaikan konflik kedua belah pihak.

“Kita sampaikan kepada warga masyarakat, jika ada konflik lahan, silahkan melaporkan kepada tim terpadu, kita mediasi agar selesai”, pesan Wakapolres.

Kesepakatan dalam berita acara yang lainnya, pun, hal hal yang telah disepakati yang dituangkan dalam berita acara akan dilaporkan kepada Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mendapatkan regulasi baru/ijin. Dan, selanjutnya terhadap kedua belah pihak tidak boleh melakukan aktifitas dilahan konflik sampai proses pengukuran dan pembagian selesai didilaksanakan.

Penulis IHSAN ABDULAH NUSANTARA

Editor ABDULAH IHSAN
views