_

ULP Percontohan Kena Demo Kontraktor

ULP Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu ULP (Unit Layanan Pekerjaan) percontohan di Propinsi Jambi Karena sudah menjalankan sistim Modernisasi sesuai Peraturan Presiden no 16/2018 dan diharapkan selangkah lebih maju.

HNCK8306-730x487
Aliansi jasa Kondtruksi Muaro Jambi melakukan Aksi di depan kantor ULP

JAMBI - Merasa tidak puas atas kinerja ULP Kabupaten Muaro jambi Aliansi Pengusaha Jasa Konstruksi Muaro Jambi mendemo kantor ULP di komplek perkantoran pemda Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang. Sengeti, 4/5/2018.
Lelang secara elektronik (e Proc) dirancang untuk meminimalisir  tatap muka antara pejabat pembuat komitmen/ Pinpro dengan penyedia jasa/ konstruksi, begitu juga untuk mencegah persekongkolan. Mekanisme elektronik pun masih ada masalah, dan saat ada pengaduan dari pihak penyedia jasa konstruksi namun tidak pernah ditanggapi.
Seperti yang disampaikan orator saat aksi didepan kantor ULP,  selama ini belum pernah ada pembinaan  dan peningkatan kapasitas (capacity building) terhadap kontraktor lokal agar terdapat daya saing bagi kontraktor lokal.
Dalam demontrasi didepan ULP kali ini terkait proses pengadaan barang/jasa  yang diduga penuh dengan penyimpangan dan produk barang /jasa yang dihasilkan  bermasalah.
Kata Koordinator Aksi, Ahmad J, erjadinya kejanggalan dalam proses lelang pekerjaan Peningkatan sarana irigasi Rawa DIR sungei Duren desa Sungai Duren (DAK), Peningkatan sarana irigasi Rawa DIR Kumpeh desa Sungai Terap (DAK), dan Peningkatan jalan desa Keranggan- desa Kedotan - desa Tantan.
Lanjut Ahmad J, kami sudah memenuhi dokumen lelang sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang ditetapkan pemerintah,  namun proses evaluasi tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
"kita meragukan netralitas dan profesionalisme pejabat lelang pada ULP kabupaten Muaro Jambi", cetusnya.
Ahmad. menambahkan, bahwa kita menuntut agar semua lelang yang dokumennya  tidak sesuai dengan SDP  barang /Jasa  yang ditetapkan pemerintah dibatalkan, cabut sertifikat keahlian pengadaan barang/jas pemerintah yang  berada di Pokja Dinas PUPR, Copot dan ganti kepala ULP,  dan meminta untuk menangkap dan mengadili aktor intelektual  yang mengatur proyek.
Dari pantauan kantor berita waktoe, para demonstran di fasilitasi untuk bisa dialog diruang ULP langsung dengan kepala ULP Sabrinal, dalam diskusi tersebut terjadi ditemukan persoalan evaluasi yang telah di Upload oleh pihak administrasi Pokja ULP namun tidak muncul dan tidak terbaca oleh pihak rekanan/ kontraktor.

Jasa Konstruksi belum memahami sistim Ambang Batas

Hal lain yang menjadi kunci persoalan adalah kurangnya pemahaman metode ambang batas  yang dipakai ULP belum pernah di sosialisasikan  maka banyak  pihak rekanan yang belum memahami.
Seperti yang disampaikan Rengky salah satu peserta aksi, jika Pokja dan ULP masih menerapkan sistim  standart yang sama maka hasilnya juga sama, penyedia jasa belum paham atas  standart pelelangan yang diterapkan.
Kepala ULP Sabrinal mengatakan dalam dialog dengan pihak Jasa Kontruksi agar jika terjadi perbedaan dokumen bisa di sanggah saat Anwishing, jadi kita bisa memberikan penjelasan, kalau tidak ada sanggahan berarti semuanya sepakat.
"kawan-kawan penyedia jasa boleh bertanya sebelum proses lelang dilakukan, kita ada klinik pengaduan, apa saja yang ditanyakan akan kita layani, namun jika lelang sudah berjalan tidak bisa", jelas Sabrinal.
Dari hasil dialog, disepakati beberapa hal diantaranya mendorong pengusaha konstruksi lokal kabupaten Muaro Jambi untuk ikut berpartisipasi dan berkompetisi, mengirim surat klarifikasi kepada LPSE terkait aplikasi SPSE 3.6 (BAEP tidak tampil dalam tampilan penyedia yang mengikuti proses lelang, mengirim surat kepada LKPP RI terkait SDP yang digunakan dalam kabupaten Muaro Jambi. 

Penulis Ihsan Abdulah Nusantara

Editor Abdulah Ihsan
views