_

Warga Jambi Harap Hakim Meringankan Zola, Ada yang Kecewa ke JPU

HNCK8306-730x487

Nasroel Yasir

Jambi - Warga Jambi mengharapkan tuntutan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli dapat diringankan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Namun masih ada masyarakat yang kecewa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwanto, sudah membacakan tuntutan Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli kurungan penjara selama delapan tahun dan denda senilai Rp 1 Miliar atau subsider satu bulan, dalam kasus gratifikasi senilai Rp 44 miliar. 

Tuntutan itu dibacakan Jaksa pada sidang lanjutan Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (8/11). 

Warga Kota Jambi, Nasroel Yasir menghormati apapun putusan yang nantinya diputuskan oleh Hakim. Namun Ia mengharapkan Hakim memberikan keringanan hukum kepada Zola. 

"Meski Zola sulit untuk bebas dari jeratan KPK namun kami mengharapkan Hakim memberikan pertimbangan sendiri untuk meringankan hukum Zola," kata 

Menurutnya, sebelum Zola tergelincir di pidana korupsi, masyarakat sangat mengharapkan sebagai Gubernur yang lebih baik lagi.

"Meski fakta sejarah mengatakan lain tentang hukum yang menjerat Zola, namun kasus ini memberikan pelajaran untuk para kepala daerah di Jambi untuk tidak berani korupsi," kata Nasroel.

Meski Zola dinilai menghentikan programnya sendiri. Namun Nasroel meyakini, pemerintahan dapat kembali dipulihkan dengan keberanian Gubernur Jambi definitif nantinya yakni Fachrori Umar--pelaksana tugas gubernur-- untuk melanjutkan program Jambi kedepan.

"Tinggal keberanian Gubernur definitif nantinya untuk menjalani program Jambi terus berjalan. Tetapi kalau program ini tak berjalan, mungkin selama ini Gubernur kita hanyalah sebagai gubernur simbolis saja," katanya.

Terpisah, warga Kabupaten Muaro Jambi, Abdullah kecewa dengan tuntutan 8 tahun Zola oleh Jaksa. Menurutnya, tuntutan tersebut tak setimpal dengan korupsi yang dilakukan oleh Zola sebagai gubernur. Harus Zola lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat Jambi.

"Zola harusnya mementingkan kesejahteraan masyarakat di Jambi. Sekarang ini Zola segera sadar diri untuk mundur sebagai gubernur Jambi demi mengoptimalkan roda pemerintahan Jambi," katanya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Sosial, Bahren Nurdin di Jambi mengatakan, tuntutan Zola berdasarkan fakta dari persidangan bahwa Zola disangkakan korupsi. Karena Zola, Jambi mencatat sejarah hitam sepanjang tahun.

"Artinya tuntutan ini sudah ada fakta-fakta hukum bahwa Zola bersalah," ujarnya.

Dari awal Ia sudah meminta agar Zola  dengan lapang dada mundur sebagai gubernur supaya pengelolaan daerah ini segera maksimal dilanjutkan gubernur definitif. 

"Jika dari awal Zola mundur sebagai gubernur selain dari menganiaya dirinya sendiri, Zola juga menganiaya seluruh masyarakat banyak di Jambi. Fakta saat ini program terhambat karena dihalangi oleh Zola. Pengelolaan yang ditangani oleh pelaksana tugas gubernur tak dapat berbuat apa-apa. Kecuali gubernur definitif," katanya.

Ia juga mengatakan, dengan adanya gubernur jambi definitif melanjutkan program Jambi dengan waktu yang tersisa hingga di 2021. Meski program tersebut tidak seluruhnya berjalan. 

"Program Jambi dilanjutkan dengan gubernur Jambi definitif nantinya meskipun tak 100 persen. Kita berharap tak ada lagi kepala daerah di Jambi yang ditangkap oleh KPK," katanya.

Penulis Ramadhani

 

Penulis Tim redaksi

Editor Ihsan Abdullah
views