_

Zola Minta Apif Perhatikan Zumi Laza Maju Wako Jambi

HNCK8306-730x487

Zumi Laza Zulkifli/net

JAMBI - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta menggelar sidang perdana gubernur Jambi non aktif Zumi Zola Zulkifli, Kamis 23 Agustus 2018.

Dalam surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum pada KPK Rini Triningsih menyebutkan

Zola menerima gratifikasi total Rp 44 miliar. Gubernur Jambi nonaktif itu juga didakwa menerima Toyota Alphard.

Ada empat Majelis Hakim yang bakal menyidangkan perkara ini, yakni Yanto, Frangky Tambuwun, Syaifuddin Zuhri, Anwar dan Titi Sansiwi.

Zumi Zola Zulkifli telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima gratifikasi.

Jaksa menyebut perbuatan Zumi Zola dilakukan bersama 3 orang lainnya yaitu Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan. Gratifikasi yang diterima Zumi seperti disebut jaksa melalui Apif Firmansyah Rp 34.639.000.000, lalu Asrul Rp 2.770.000.000, USD 147.300 (sekitar Rp 2,1 miliar) dan Satu unit Toyota Alphard D 1043 VBM, dan melalui Arfan Rp 3.068.000.000, USD 30.000 (sekitar Rp 438 juta), SGD 100.000 (sekitar Rp 1,067 miliar)

Apif disebut jaksa merupakan teman Zumi yang dijadikan sebagai bendahara tim sukses sekaligus asisten pribadi. Tugas Apif adalah menyelesaikan urusan utang Zumi saat kampanye Pilgub. Yang salah satu tugasnya adalah mencari dana untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan terdakwa serta keluarganya, di antaranya meminta Apif agar menyelesaikan utang piutang terdakwa selama kampanye.

"Meminta Apif memperhatikan Zumi Laza, adik terdakwa, yang akan dicalonkan sebagai Wali Kota Jambi," kata Jaksa.

Jaksa menyebut uang itu dikumpulkan Apif, Asrul, dan Arfan dari berbagai rekanan proyek di Jambi. Zola didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah lama jabatan Gubernur Jambi non aktif pasca ditetapkan Zumi Zola Zulkifli sebagai Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Saat ini, mantan aktor tersebut secara resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai gubernur Jambi.

Informasi berhasil dirangkum, surat pengajuan pengunduran diri Zola sudah dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Kini surat pengajuan Zola tengah di proses oleh Kementerian dan dalam waktu dekat proses tersebut selesai. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan melantik Fachrori Umar yang saat ini sebagai Wakil Gubernur Jambi sekaligus Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Jambi.

"Bukan kapasitas saya untuk menanggapinya karena yang lebih kompeten yaitu Ketua dan Sekretaris," kata seorang pejabat partai PAN di Jambi, Kamis 23 Agustus 2018.

Terpisah, Karo Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jambi, Johansyah dikonfirmasi terkait mundurnya Zola sebagai Gubernur eenggan memberikan tanggapan. Pesan singkat melalui WhatsApp disampaikan hanya dibaca tanpa direspon olehnya. Zola disidangkan untuk dua perkara sekaligus yakni suap dan gratifikasi.

Untuk diketahui, Zola ditetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi oleh KPK. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyebut dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima Gubernur nonaktif Jambi  mencapai Rp 49 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Zumi Zola selama satu tahun kepemimpinannya di Jambi.

Selain gratifikasi, Zola juga ditetapkan tersangka dalam kasus ketok palu. Seiring berjalannya penyidikan dan dilakukan pengembangan, KPK kemudian menjerat Zumi Zola sebagai tersangka dalam kasus suap ketuk palu ini. Zumi diduga mengetahui dan menyetujui suap yang diberikan kepada anggota DPRD Jambi untuk menyetujui RAPBD Provinsi Jambi.

Zumi Zola meminta kepada pelaksana tugas (Plt) Kadis PUPR Arfan dan Asisten Daerah II Syaifuddin untuk mencari uang agar mendapat pengesahan Raperda APBD Jambi 2018.

Selain itu, orang nomor satu di Jambi itu juga memerintahkan untuk melakukan pengumpulan dana dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pinjaman pada pihak lain. Pengumpulan dana tersebut diketahui untuk menyuap anggota DPRD Jambi untuk mengetuk palu RAPBD Jambi 2018.

Penulis: Ramadhani/net

Penulis Ramadhani

Editor Ihsan Abdullah
views