Fraksi Golkar Minta Transparansi Anggaran Pencegahan Covid-19


Gedung DPRD Tanjung Jabung Timur. Waktoe | Dok

Gedung DPRD Tanjung Jabung Timur. Waktoe | Dok

JAMBI - Didalam pandangan umum fraksi terhadap  pengantar nota keuangan Ranperda APBD Perubahan tahun 2020 kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi, Senin, 12 September, Fraksi Golkar  pertanyakan transparansi anggaran pencegahan covid 19.

Pengantar nota keuangan Ranperda APBP Perubahan tahun 2020 mendapat perhatian fraksi Golkar terkait dengan alokasi anggaran pencegahan covid 19. Dimana dianggaran murni 2020 mengalokasikan  sebesar Rp. 37 Milyard.

Disampaikan dalam pandangan fraksi Golkar, berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2020 tentang Percepatan penanganan covid 19 dan keputusan mentri keuangan No 6/KM. 7 tahun 2020 tentang  penyaluran DAK (dana alokasi khusus) fisik bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan covid 19 yang diperuntukan  (penanganan kesehatan, dampak ekonomi, JPS) perlu disampaikan ke publik besarannya.

Termasuk alokasi anggaran  DID (Dana Insentif Daerah) dari APBN  harus diperuntukan untuk penanganan covid 19 dan inipun belum ada kejelasan terkait transparansi.

Berdasar keputusan bersama Kemenkeu dan Kemendagri No 119/2813/SJ/2020 dan no 177/KMK.07/2020 secara eksplisit ditegaskan untuk realokasi anggaran sebesar 50% dari belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang juga diperuntukan penanganan covid 19 jika tidak maka ada sanksi dengan ditundanya DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) sebesar 35%.

Melihat ketentuan tersebut dijelaskan dalam APBD murni 2020 untuk pos anggaran belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 238.706.462.480,16 dan Belanja Modal sebesar Rp. 330.247.394.847  maka jika dihitung 50% nya dari jumlah dua pos tersebut sebesar Rp. 568.953.857.327, 16 maka besarannya  mendekati angka Rp.284 milyar lebih yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan covid 19.

Masih dalam pandangan umum fraksi Golkar yang dibacakan oleh Alam Bakri menyatakan ketidakpatuhan pemda Tanjan Timur ini, ternyata yang dialokasikan hanya  sebesar 35 Milyard yang ditambahkan ke biaya tak terduga dari sebelumnya 1,5 Milyard, jadi total Rp. 37 Milyard.

Terkait transparansi serapan anggaran untuk penanganan covid 19, berdasarkan pasal 6 Permenkeu No 38 tahun 2020 tentang kewajiban mengkonsolidasikan  anggaran penanganan covid 19 dan diharapkan membuat akun khusus anggaran covid 19 dan dapat dipublikasikan ke masyarakat sebagai bagian dari peran publik dalam mengawasi , memantau dan mengevaluasi  kinerja anggaran.

Berdasarkan instruksi presiden No. 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa  dalam rangka percepatan penanganan covid 19 dan Permenkeu No 38 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan covid 19 maka seharusnya perlu ditentukan parameter potensi anggaran yang tepat disetiap OPD.

Disisi lain Fraksi Golkar menyoroti defisit anggaran 2020 sebesar Rp. 12.112.771.416,60 tetapi di pembiayaan netto hanya Rp. 11.112.771.416,60 dan cenderung menambahkan di pengeluaran pembiayaan dari semula 1 milyar rupiah  menjadi 2 milyar rupiah.

Golkar Persoalkan Anggaran Karhutla Dan Tambang Gol C

Fraksi Golkar juga menanyakan besaran anggaran untuk penanganan bencana (Karhutla), karena covid 19 dan Karhutla sama sama sebagai bencana dan besarannya belum diketahui.

Dalam KUPA PPAS yang disampaikan tidak terlihat besaran anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan Karhutla. Padahal kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang rawan terhadap bencana ini dan termasuk pemasuk terbesar asap akibat kebakaran hutan dan lahan di tahun tahun sebelumnya.

Fraksi Golkar dalam pandangan fraksi kali ini juga menyoroti pertambangan khususnya Tanah Urug dan Batuan Andesit yang marak dan ilegal, hingga mengharapkan agar dilakukan pengusutan oleh APIP dan APH atas kemandekan perijinan yang disebabkan dugaan mahalnya  pengurusan dokumen lingkungan yang berada di Satker DLH dan PUPR.

Dugaan mahalnya pengurusan dokumen UKL-UPL di Dinas Lingkungan Hidup dan Ijin Tata Ruang di dinas PUPR menjadi beban pihak pengusaha Gol C.  Padahal kedua dokumen ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan ijin operasi produksi setelah melalui tahapan ijin eksplorasi.