Gestur Jambi Tolak UU Omnibus Law


Aksi penolakan UU Omnibuslaw di Provinsi Jambi, 8 Oktober 2020. Waktoe | istimewa

Aksi penolakan UU Omnibuslaw di Provinsi Jambi, 8 Oktober 2020. Waktoe | istimewa

JAMBI – Gestur (Gerakan Suara Tuntutan Jambi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menolak disyahkannya Undang-undang Omnibuslaw, yang dianggap UU sapujagat yang merubah banyak pasal yang di atur di dalam peraturan sebelumnya UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jambi, 8 Oktober.


Gerakan Suara Tuntutan Rakyat  Jambi menyatakan beberapa tuntutan diantaranya:

Menolak Omnibus Law/UU Cipta Kerja

Menghentikan PHK dan Perampasan hak-hak buruh di massa pandemi Covi d 19;

 Menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat, jalankan Reforma Agraria Sejati

Cabut izin perusahaan perusak lingkungan

 Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi

Mencabut Undang-Undang Minerba yang merugikan rakyat kecil

Menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak dasar rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga

Memaksimalkan sumber daya DPR RI, dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19, dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis

Wujudkan Pendidikan gratis ilmiah dan demokratis 

Hentikan militerisasi di dalam Pendidikan 


Banyaknya UU yang disyahkan dianggap bagian dari perselingkuhan antara Pemerintah, DPR dan Pengusaha telah  melahirkan gerbang kapitalisme baru untuk menguasai lini sektor hajat hidup seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rilisnya Gestur menyampaikan, sebanyak 79 UU dan 186 pasal telah rampung di bahas secepat kilat di sahkan menjadi UU. DPR menutup mata dan telinga dengan tetap maraton merumuskan landasan hukum bagi kemudahan berbisnis melalui RUU Cipta Kerja. Mulusnya proses tersebut sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat mayoritas DPR dan para pemimpin di negeri ini adalah pengusaha. 

Krisis kapitalisme telah semakin dalam dengan adanya pandemic covid-19. Wabah ini menjadi titik balik kegagalan anarki produksi yang tidak teratur sesuai keadaan rakyat dunia.  Negara-negara berlomba-lomba mempermudah kebijakannya untuk dapat menerima belas kasih para pemodal. 

Dijelaskan, Indonesia yang pada kuartal II, ekonomi jatuh ke keadaan resesi. Kaum pemodal Indonesia lalu mendorong pemerintah untuk membantu keadaan modal nasional dengan mempermudah segala aturan perizinan dan stimulus agar modal tetap aman. 

Secara politik, ruang partisipasi dalam demokrasi liberal tentu saja masih dicurangi oleh kaum pemodal. Pemerintah dan DPR sebagai kelas borjuasi nasional memperlihatkan wajah busuknya kedepan rakyat Indonesia. Mereka menipu petani,buruh untuk mau percaya bahwa Omnibus Law akan menghantarkan keadaan industri nasional yang mampu bersaing secara global, sekaligus mampu memotong angka pengangguran dari 7 juta rakyat Indonesia. 

Pada tanggal 5 Oktober 2020 mereka mengetok palu untuk menerima RUU ini menjadi UU dan ini minus suara klas pekerja. Sejak saat itu, Petani buruh, aktivis lingkungan, aktivis agraria bersama-sama mahasiswa mulai berkonsolidasi dan melakukan aksi-aksi penolakan. Penolakan tersebut terjadi di Jakarta, Bandung, Sukabumi, Karawang, Yogyakarta, Makassar, Lampung, Semarang, Serang, Kendari, Medan, dan kota-kota padat modal lainnya. 

Aksi-aksi ini diikuti seruan aksi yang lebih besar dari berbagai sektor rakyat menuntut dicabutnya pengesahan Omnibus Law. 

Juga disampaikan, Aksi ini direspons dengan intimidasi dan provokasi dari aparat dan alat kekuasaan negara. Buruh, petani, Mahasiswa dan Pemuda yang melakukan aksi-aksi yang masih damai ini di pukuli dan di tembaki gas air mata, serta dikriminalisasi.

Gol nya Omnibuslaw adalah pertanda buruk bagi rakyat Indonesia untuk merasakan dampak dari hadirnya berbagai pasal baru yang di tawarkan di dalam UU Sapujagat ini. 

Saat ini banyak permasalahan yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah persoalan perburuhan. Dalam Omnibuslaw/UU Cipta Kerja telah merubah banyak pasal yang di atur di dalam peraturan sebelumnya UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Akibatnya para pekerja akan di hadapkan dengan berbagai persoalan seperti upah murah, hilangnya hak cuti, pesangon yang kecil serta ketidak pastian status bekerja. 

Belum lagi Puluhan UU terkait agraria telah dihapus dan dirubah serta  disusun ulang hanya untuk memenuhi hasrat jahat penguasa. Dengan hadirnya Bank Tanah akan terjadi massifnya pengkaplingan dan perampasan tanah-tanah milik petani. Kondisi ini tentu akan mengancam terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota akibat dari hilangnya mata pecaharian masyarakat pedesaan.

Implikasi dari Liberalisasi sumber agraria melalui UU Cipta Kerja, dengan memberikan kemudahan perizinan yang menjadi nilai jual dari Omnibuslaw. sudah dapat di pastikan, akan memperparah kondisi sektor lingkungan hidup. sebelum adanya UU ini saja kita sudah melihat betapa mudah nya obralisasi terhadap tanah untuk para perusahaan perusak lingkungan.