Pemkab MoU Dengan Kejari Klaten, OPD Tenang Bekerja


Penandatanganan MoU Pemkab dan Kejari Klaten

Penandatanganan MoU Pemkab dan Kejari Klaten

waktoe.com - KLATEN, Bidang perdata dan tata usaha yang ada di Kejaksaan Negeri Klaten memiliki kewenangan berinteraksi dengan tugas dan fungsi pemerintahan di Kabupaten Klaten. Kewenangan tersebut meliputi pendapat hukum, bantuan hukum, dan pendampingan hukum. 

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Ari Bintang Prakosa Sejati. SH., MH.Li Jumat (28/05/2021) pada acara “Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Kejaksaan Negeri Klaten tentang Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negera”, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung B Setda Kabupaten Klaten. 

Hadir dalam acara tersebut Bupati, Kajari Klaten, perwakilan Forkompinda, Asisten satu dan tiga, serta perwakilan OPD Kabupaten Klaten. 

Lebih lanjut Ari Bintang Prakosa Sejati dalam kesempatan tersebut mempersilahkan kepada OPD dalam memberikan pelayan kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan Kejaksaan Negeri kaitannya dengan masalah hukum untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. 

“Tiga kewenangan tersebut sangat berinteraksi dengan tugas dan fungsi pemerintahan di Klaten khususnya bagi OPD terhadap proses pelayanan kepada masyarakat (maupun) proses pembangunan yang sedang dikerjakan. Untuk mengantisipasi hal yang perlu diantisipasi, tidak usah segan melakukan komunikasi, kami akan memberikan bantuan dan analisa hukum, mengawal proses tersebut sejak awal hingga selesai, untuk menghindari hal-hal yang mungkin menimbulkan keraguan, sehingga dengan adanya peran serta kami proses tersebut menjadi pasti dan membuat terang terhadap proses yang sedang dijalankan,” terang Kajari. 

Sementara itu Bupati Klaten Hj Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan, Pemkab Klaten mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Kejaksaan negeri Klaten atas kerjasama dalam penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang mungkin akan dialami oleh Pemkab baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dijelaskan Bupati, penandatanganan kerjasama ini didasari atas situasi dan kondisi saat ini yang mengarah kepada perbedaan pandangan dan kepentingan yang rawan dengan pergesekan sosial serta mengarah kepada pelanggaran hukum.     

 Bupati berharap kegiatan ini bisa mempercepat kerjasama Pemkab Klaten dengan kejaksaan negeri tidak didasari intervensi, namun dalam rangka mengoptimalkan fungsi sesuai dengan tupoksi sehingga tercapai pemerintahan yang bersih dan masyarakat sejahtera.

“Dengan Kerjasama ini setiap OPD bisa melaksanakan konsultasi sebelum dan pada saat kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada lagi keraguan OPD dalam merencanakan dan melaksanakan setiap program dan kegiatan di masing-masing OPD,” jelas Bupati.

Bupati diakhir sambutannya berharap, kegiatan ini tidak hanya seremonial saja namun ada tindak lanjut yang bermanfaat dengan terus melakukan komunikasi, sehingga terdapat langkah riil sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih, taat hukum dan berwibawa, yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Klaten.

“Saya berharap jalinan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Klaten ini dapat meningkatkan kinerja kami dengan jajaran OPD dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang guna tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Klaten dalam bingkai Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Bupati.