Penurunan Prevalensi Stunting Jadi Harapan, Pemkab Harus Berperan Aktif


Penilaian konvergensi penurunan angka stunting di kabupaten Klaten. Waktoe| istimewa

Penilaian konvergensi penurunan angka stunting di kabupaten Klaten. Waktoe| istimewa

waktoe.com – KLATEN, Peran serta Pemerintah Provinsi serta partisipasi aktif Kabupaten/Kota, menjadi sangat penting untuk menurunkan angka prevalensi stunting sesuai harapan presiden dalam RPJMN, di tahun 2024 stunting bisa turun hingga 14 persen. 

Demikian disampaikan R. Budiono Subambang, ST., MPM, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemeritahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Jumat (28/05/2021) pada acara “Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Di Jawa Tengah Tahun 2021.”

Acara tersebut digelar secara virtual melalui vidcon, berlangsung di Pendopo Pemkab Klaten, dihadiri Wakil Bupati, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Kesehatan, serta diikuti tamu undangan lainnya. 

“Penilaian kinerja ini merupakan wujud dari wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dalam memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksaaan program dan anggaran. Kemudian memberikan fasilitas dan dukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan aksi konvergensi, mengkoordinasikan pelibatan instisusi non pemerintah untuk mendukung aksi konvergensi, serta membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan kinerja kabupaten/kota dalam peyelenggaraan pencegahan stunting, termasuk memberikan umpan balik dan penghargaan kepada kabupaten/kota sesuai dengan kapasitas provinsi yang bersangkutan” terang Budiono. 

“Kami berharap dengan penilaian kinerja kabupaten/kota terhadap pelaksaan penurunan stunting oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting dan menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bisa mencapai target penurunan prevalensi sebesar 14 persen sesuai target RPJMN,” pungkasnya.

Selanjutnya dalam paparan Pelaksanaan Aksi Konvergensi 5 Sampai 8 Pencegahan Stunting terintegrasi di Kabupaten Klaten, Wakil Bupati H. Yoga Hardaya, SH., MH menyampaikan inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemkab dalam upaya menurunkan angka stunting.
Pertama, Baby Café, program kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemberian gizi optimal bagi balitanya, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Sebagai penanggung jawab pemerintah desa atau PKK dengan sumber dana berasal dari APBDes. 
Kedua, Aksi Bergizi Sarapan dan Minum Tablet Tambah Darah serta Literasi Kesehatan dan gizi remaja. Penanggung jawab Dinas Kesehatan, Pendidikan, serta Kemenag dengan sumber pendanaan berasal dari APBD, dan telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Program ini menjadi unggulan karena meningkatkan pengetahuan remaja tentang gizi dan Kesehatan. 

Ketiga, Kursus Pengantin Bersertifikat, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Kemenag, bersumber dana dari APBD, dan telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan calon orang tua terkait kesehatan.         

Keempat, Layanan Posyandu masa Pandemi, sebuah kegiatan untuk menjaga kontinuitas pemantauan pertumbuhan Balita dimasa pandemi. Dimulai tahun 2020 dengan penanggung jawab PKK melalui APBDes. 
Kelima, Program Diskon Ojol (Distribusi Alat Kontrasepi Ojek Online), untuk menjaga ketersediaan alat kontrasepsi di masa pandemi, yang telah dimulai sejak tahun 2020, dengan penanggung jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melalui sumber pembiayaan DAK Non Fisik.