Perolehan BPHTB Terjun Bebas, Inos: Karena Tidak Ada Take Over Perusahaan


Pengurusan BPHTB, waktoe | ilustrasi

Pengurusan BPHTB, waktoe | ilustrasi

JAMBI - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 yang ditargetkan Rp. 2.000.000.000,-  tetapi realisasinya hanya Rp. 367.820.590,- , hal ini berdasar LKPJ bupati 2020. Tanjab Timur 29 Maret 2021.

Suroto kasubid Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah, target BPHTB diperoleh sesuai kondisi di lapangan, kita hanya menerima saja, kita tidak melakukan upaya-upaya di lapangan.

Pedomannya di 2017 karena saat itu ada perusahaan yang take over dengan membayar Rp. 2.000.000.000,- lebih dan sejak itu ditetapkan  segitu.  "Rutinitas setiap tahun perusahaan take over, tetapi 2019 gak ada perusahan yang take over", ungkapnya.

Jika ada target yg tercapai maka jadi pedoman. Termasuk di tahun 2021 juga ditargetkan di Rp. 2.000.000.000,- juga, meskipun target tersebut gagal di tahun 2019 dan 2020.

"Jika rutin tidak ada take over ya hanya dikisaran Rp. 200.000.000,- sampai dengan 300.000.000, - saja", ungkapnya

Senada, Inos kabid pendapatan menambahkan, kita tidak menurunkan target kalau sudah di tetapkan di Banggar DPRD Tanjab Timur.

Masih kata Inos, kita terus melakukan koordinasi dengan ATR BPN terkait dengan dengan rencana-rencana take over perusahaan di Tanjab Timur. Itu memang satu satunya harapan untuk memenuhi target pendapatan di sektor BPHTB.

Ditambahkan lagi oleh Suroto, kita dalam rangka menaikan perolehan di BPHTB dengan pembaharuan ketetapan NJOP, yang sudah dilaksanakan di kecamatan Muara Sabak Barat berdasarkan Peraturan Bupati No.95/2020 tentang Penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020

Perolehan BPHTB diatur berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak dari harga jual diatas Rp.60.000.000,- maka  terkena BPHTB,  hal itu dibuktikan saat  urus pembuatan sertifikat  berdasarkan kuitansi jual beli. Sedangkan lahan hibah diatas 300 juta juga dikenakan BPHTB.

"Nah, dengan penetapan NJOP diharapkan BPHTB bisa naik", pungkasnya.

Terkait enggannya masyarakat mengurus sertifikat, ini jadi dilema kita. " Semakin banyak warga masyarakat mengurus sertifikat maka pemerintah semakin banyak mendapatkan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan perhitungan yang telah ditetapkan", pungkasnya.

Syarat mengurus BPHTB

Inos Kabid Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjab Timur menerangkan, Ketika seseorang melakukan jual-beli tanah atau tanah berikut bangunannya, atau mengurus penerbitan sertifikat baru  maka berikut persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi:

  1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
  2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun yang bersangkutan.
  3. Fotokopi KTP wajib pajak.
  4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/struk ATM bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk 5 tahun terakhir.
  5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik/Sporadik/Surat Keterangan Tanah.

Kemudian cara menghitung tarif BPHTB dengan  rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP – NPOPTKP). 

Besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak. 

Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOPTKP ditetapkan paling rendah senilai Rp300 juta.

Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

NPOPTKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

Contoh kasus: 
Nilai Penjualan tanah seharga Rp. 100.000.000,- (NPOP), maka dikurangi dulu Rp. 60.000.000,- (NPOPTKP) berarti tinggal Rp. 40.000.000,- x 5% (Tarif Pajak) = Rp. 2.000.000,-  (BPHTB yang harus dibayar).

Untuk pengurusan BPHTP bagi yang sudah bersertifikat langsung ke Kantor ATR BPN tetapi untuk yang sporadik bisa juga ke Bagian Pendapatan Badan Keuangan Daerah dimana kita akan assesment.

Baca juga artikel terkait    PAD Sektor Tambang Terjadi Kebocoran, Ini Penyebabnya  atau tulisan menarik lainnya dari  Ihsan Abdulah Nusantara | kantor berita waktoe