RLH Masalahkan Loading Ram EWF, Gustin Wahyudi; Hasil Kajian Tidak Masalah


Gustin Wahyudi kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tanjab Timur provinsi Jambi. Waktoe | Ihsan Abdulah

Gustin Wahyudi kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tanjab Timur provinsi Jambi. Waktoe | Ihsan Abdulah

JAMBI – Audiensi  LSM Restorasi Lingkungan Hijau (RLH)  dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanjung Jabung Timur (01/4) di Ruang Rapat DLH  tentang polemik Pertambangan Illegal ( Illegal Minning) yang marak di Tanjab Timur dan Kegiatan Perdagangan  Jual Beli Buah Segar  Yang Mengandung Minyak  atau sering disebut Loading Ram milik PT EWF  di  Teluk Dawan kecamatan Muara Sabak Barat tertutup untuk media. 

Selesai acara, Kadis Lingkungan Hidup Gustin Wahyudi mengatakan, ini terjadi kesalahpahaman, sebetulnya kami tidak tertutup tetapi karena pihak RLH diketahui mengundang banyak media, maka terkait pencegahan Pandemi Covid-19 dan untuk keadilan bersama maka kami  tidak mengijinkan media masuk. “Ini terkait Covid -19 saja, jangan sampai kita dianggap tidak mengetahui Prokes Covid, tetapi kami terbuka silahkan awak media untuk menanyakan ke Kita (LH, red)”.

“Kita itu sebagai Tuan Rumah, seharusnya kan, koordinasi dulu jika mengundang media untuk mengikuti jalannya audiensi, sementara Kita melakukan pembatasan karena Covid-19, kesannya kita yang tertutup”, ungkapnya.

Kita memang membatasi termasuk perwakilan dari pihak RLH cukup 3 orang saja,  sesuai dengan surat balasan (1 April) menjawab surat permohonan audiensi dari RLH (31/3). “ini tahu-tahu tanpa koordinasi mengundang media, padahal lokasi ruang rapat sangat terbatas”.

Masih Kata Gustin Wahyudi, terkait dengan yang dipermasalahkan pihak RLH mengenai kegiatan usaha perdagangan besar buah segar yang mengandung minyak (Loading Ram, red) milik PT. EWF di kelurahan Teluk Dawan, tugas kita memeriksa dokumen  lingkungan yang diajukan sebagai prasyarat ijin operasional mereka. Jadi dalam pemeriksaan ini ada Uji Administrasi dan Uji Substansi. Perlu dipahami dalam Uji Administrasi ini kita melihat kelengkapan dokumen lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa dan didalam Uji Substansi kita ini  bersama-sama dengan Tim Pemda  yang disebut  Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Didalam Uji Materi ini kita melihat kelengkapan administrasi seperti Surat Persetujuan Lokasi (Tata Ruang) sesuai dengan Perda RTRW, Kejelasan Lahan,  tidak masuk Lokasi Kawasan dan lain sebagainya. Didalam uji Administrasi dan Substansi kita lakukan Uji dilapangan, bahkan kita mengecek ke lokasi hingga 2 kali lho, Kta ke lapangan bersama sama (BKPRD) yakni DLH, PUPR, DPMPTSP,  Perkebunan, Satpol PP bahkan melibatkan Camat dan Lurahnya.

“Dari hasil kajian lingkungan yang kita lakukan, tidak ada Sempadan Sungai yang dilanggar oleh PT.EWF seperti tudingan dari pihak RLH”, ungkap Gustin Wahyudi.

Dari yang disampaikan RLH mengenai tanaman Bintaro  sejenis Mangrove ditepian sungai yang di Babat/ rusak  oleh PT EWF, itu memang benar, tetapi yang perlu diingat bahwa tanaman Bintaro bukanlah tanaman yang dilindungi tetapi secara fungsi tanaman ini memang sebagai penahan longsor, nah oleh PT EWF akan dibangun  dan dilakukan pengayaan jenis Cerucup untuk menahan agar tidak terjadi longsor.  

“Soal Sempadan Sungai ini kan, ada perhitungannya berdasarkan aturan yang ada, dan oleh Tim Amdal kita mereka tidak melanggar ”, ujar Gustin Wahyudi sambil menunjukan gambar Sempadan Sungai yang dilampirkan dalam Dokumen Lingkungan. 

Perlu kami sampaikan, Kata Kadis Gustin Wahyudi, Tanjab Timur termasuk sangat hati-hati dimana, kalau daerah lain untuk mendirikan Loading Ram (Bahasa umum yang sering dipakai, red) mereka cukup membuat dokumen lingkungan dalam bentuk SPPL  (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) saja, disini (DLH, red) harus membuat dokumen dalam bentuk  UKL-UPL artinya sangat konsen terhadap lingkungan, kita terlalu ketat. Dan, kita berlakukan sama terhadap pelaku usaha Loading Ram  termasuk dalam hal ini EWF yang nantinya akan memakai Timbangan Elektrik yang bersifat Mobile.

Saat dipertanyakan terlaku ketatnya dokumen lingkungan terhadap Investor, Gustin wahyudi menjelaskan  karena kita melihat secara komprehensif, dari berbagai hal termasuk Infrastruktur  jalan  yang menjadi issu utama warga Tanjab Timur, Toh jika tidak sesuai dengan komitmen lingkungan yang  mendasari maka kita akan mengambil tindakan.

Adanya kegiatan yang mendahului ijin, Gustin Menerangkan, Kita harus melihat regulasi UU No 11 tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja disana diperbolehkan  mendahului pekerjaan  meskipun ijin masih proses, tetapi sesuai dengan tahapan dan pemenuhan terhadap persyaratan yang wajib dipenuhi.

Gustin Wahyudi juga menyampaikan hingga tahun 2021 (April, red) kita telah merekomendasikan perijinan Loading Ram sebanyak 6 lokasi meliputi; PT EWF di 4 Lokasi, PT Bahar Pasifik Utara 1 Lokasi dan milik perseorangan atas nama Guntur 1 lokasi. “Sekali lagi persoalan Ijin itu di DPMPTSP  dengan OSS (Online Single Submition), jadi tanyakan ke sana bukan ke DLH”, pungkasnya.

RLH Anggap DLH Tanjab Timur Gegabah 

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Restorasi Lingkungan Hijau Syahroni  mengatakan kepada Kantor Berita Waktoe usai audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjab Timur terkait tanggapan Gustin Wahyudi.

Kalau menurut  kita (LSM-RLH)  jelas ada kerancuan dalam Perda RT RW kabupaten Tanjab Timur,  di Pasal mananya diperbolehkan dibangun Loading Ram di Teluk Dawan itu, alasan kita karena lokasi tersebut masuk kawasan  DAS  (Daerah Aliran Sungai) Batanghari dan seharusnya dalam kajian lingkungan melibatkan pihak BKSDA sementara DLH tidak pernah melibatkan BKSDA. 

Kita pernah konfirmasi ke BKSDA (Unit Parit Culum) yang mengatakan tidak pernah dilibatkan dan itu diakui oleh DLH saat audiensi tadi, memang tidak melibatkan, hanya meminta pihak pemrakarsa untuk  berkoordinasi dengan BKSDA. Dan, saat konfirmasi ke Pemrakarsa melalui Santosa agar pihak RLH untuk menanyakan ke Pemda yang memiliki kewenangan.

“Kita akan melakukan audiensi dengan DPRD dan Dinas PUPR tentang Perda Tata Ruang (RTRW) agar terang benderang dan masyarakat menjadi paham, tidak ada keraguan lagi. Dinas Lingkungan Hidup selaku Stake Holder di Bidang Lingkungan kita anggap gegabah dan seharusnya perlu adanya kajian yang mendalam karena ini ada efek yang mendalam”, ungkapnya.

Terkait tanaman Bintaro yang juga kita persoalkan, seharusnya tanaman yang ada jangan dirusak, bahkan kalau bisa  ditambah dengan  tanaman yang baru, bukan seperti yang dilakukan pihak PT EWF yang membabat  atau merusak  tanaman Bintaro itu.

“Disaat PT EWF membabat  tanaman Bintaro di batas Sungai di lokasi  Loading Ram, Kita akan melakukan gerakan penanaman pohon Bintaro sebagai penahan abrasi tanah di bantaran Sungai Teluk Dawan”, pungkasnya.