Soal Illegal Mining, Gustin Wahyudi Kadis LH Angkat Bicara


Pertambangan jenis tanah uruk tanpa ijin yang marak di Tanjab Timur. Waktoe| dok

Pertambangan jenis tanah uruk tanpa ijin yang marak di Tanjab Timur. Waktoe| dok

JAMBI – Gonjang –ganjing pertambangan liar jenis mineral bukan logam dan batuan atau sering disebut tambang Golongan C di kabupaten Tanjung Jabung yang menyudutkan Dinas Lingkungan Hidup yang seakan tidak menggubris kondisi lingkungan akibat pertambangan liar ditanggapi Gustin Wahyudi. Tanjab Timur 05 April 2021

Kepada Kantor Berita Waktoe (05/4) Gustin Wahyudi menyampaikan Pertambangan jenis mineral bukan logam dan batuan (Gol C) berupa Tanah Urug, Pasir dan Batu, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana peran Pemda Kabupaten tentang pertambangan  diambil alih provinsi. Jadi ijin pertambangan ada ditangan pemerintah provinsi tidak lagi berada di Kabupaten. Dalam posisi tersebut peran kabupaten dalam hal ini dinas LH hanya yang memproses kajian lingkungannya.

Dan, selanjutnya kami hanya memiliki peran pengawasan tidak memiliki peran eksekusi, bahkan kami seringkali terlambat untuk mengetahui mana yang memiliki ijin dan tidak karena jarang mendapatkan tembusan.

Apalagi sekarang dengan regulasi yang baru UU No 3 tahun 2019 tentang Minerba dan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja seluruh kewenangan perijinan pertambangan ditarik ke Pemerintah Pusat  dengan begitu seluruh fungsi Penerbitan Ijin,  Pengawasan beralih ke Pusat.

Kemudian Provinsi dan Kabupaten belum memiliki kewenangan hingga menunggu Juknisnya lebih lanjut.

Kata Kadis LH Tanjab Timur Gustin Wahyudi, terkait pelaku pertambangan liar, kita pernah memberikan pemahaman kepada mereka agar dapat mengurus ijin dengan begitu mereka bisa berusaha dengan nyaman dan tentram.

“Kita tidak bisa mengambil tindakan terhadap Illegal Mining ini, karena itu ranah penegak hukum”, ungkap Gustin Wahyudi.

Sebetulnya ranah koordinasi dengan Provinsi itu di meja Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda kabupaten yakni  Pak Awaludin, namun kita pernah melakukan inisiasi koordinasi dengan pemilik lahan dan Pelaku usaha pertambangan, karena sadar atau tidak, bahwa lahan bekas galian  secara ekonomi nilai tanahnya  menjadi turun.

Apalagi, kata Gustin sekarang ini dengan regulasi yang baru kita tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dokumen lingkungan (UKL-UPL dan Amdal).   Jadi bisa dibilang Pemda sekarang  ini gagap karena belum ada diberikan proporsi kita dan kami pun belum dibekali.

“Sebetulnya jika dilihat dan berharap Tanah Uruk ini jangan disamakan dengan IUP Batubara seperti sekarang ini”, keluhnya.

Kemudian kalau masyarakat mengatakan Dinas Lingkungan Hidup hanya berpangku tangan itu tidak benar, karena disisi lain Kami memang tidak bisa mengambil tindakan dan sekali lagi ranah pertambangan liar ada di penegak  hukum. Kalau fungsi koordinasi dengan provinsi kita lakukan, ditambah peran  bagian SDA Setda yang berkoordinasi dengan ESDM provinsi.

Baca juga artikel tentang https://waktoe.com/content/pad-sektor-tambang-terjadi-kebocoran-ini-penyebabnya, atau baca artikel menarik lainnya dari penulis Ihsan Abdulah Nusantara